JAKARTA – Sejak kuartal III/2025, kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang diterapkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diproyeksikan memberikan sumbangsih signifikan terhadap laju inflasi nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, misalnya, menginjeksi likuiditas sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada September 2025. Langkah tersebut, ditambah kebijakan suku bunga longgar dari BI serta berbagai stimulus ekonomi lainnya, menjadi sorotan utama dalam dinamika harga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada September 2025 mencapai 0,21% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 2,65% secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan inflasi tahun berjalan (year-to-date/ytd) sebesar 1,82%.
Melihat data tersebut, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman, memperkirakan terjadi deflasi bulanan tipis sebesar 0,05% pada Oktober 2025, sementara inflasi tahunan diperkirakan melandai di level 2,65%. Dengan proyeksi ini, pihaknya tetap mempertahankan perkiraan inflasi pada akhir 2025 berada di kisaran 2% hingga 2,5%, sebuah angka yang masih dalam rentang target BI yaitu 1,5% sampai 3,5%. Bank sentral sendiri telah menempuh kebijakan moneter longgar dan pro-pertumbuhan sejak akhir 2024 lalu.
Faisal menjelaskan, kombinasi kebijakan ekspansif dari BI dan langkah fiskal Kemenkeu yang dipimpin Menkeu Purbaya berpotensi menyumbang terhadap inflasi. Hal ini terjadi karena suplai uang dalam perekonomian menjadi lebih melimpah. Dampak terhadap inflasi dari ekspansi likuiditas ini, menurutnya, diestimasi berada dalam kisaran 0,3 hingga 0,5 persentase poin. Angka ini menunjukkan adanya dorongan harga akibat ketersediaan dana yang lebih banyak di pasar.
Namun demikian, Faisal melihat bahwa lonjakan likuiditas dalam sistem perekonomian tidak serta-merta akan memicu kenaikan inflasi yang ekstrem. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia, yang masih beroperasi di bawah kapasitas penuh dengan “output gap” negatif, serta tekanan permintaan yang terkendali, menjadi penahan utama. Di samping itu, potensi normalisasi harga emas di tengah membaiknya sentimen risiko global juga turut berperan menjaga stabilitas harga. Berbagai faktor ini secara kolektif meredam efek inflasi dari suplai uang yang melimpah, sehingga perekonomian tidak akan mengalami lonjakan harga yang signifikan.
Oleh karena itu, Faisal Rachman menegaskan, “Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%.” Pihaknya pun memperkirakan inflasi pada akhir 2025 akan mencapai sekitar 2,33%, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya 1,57%. Perkiraan ini juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang berupaya mengendalikan inflasi akhir tahun, salah satunya melalui diskon tiket transportasi pada libur Natal dan Tahun Baru.
Pandangan berbeda disampaikan Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), David Sumual. Ia menilai ekspansi likuiditas yang dilakukan oleh BI maupun Kementerian Keuangan belum menunjukkan indikasi berdampak pada inflasi. Meskipun momentum perbaikan aktivitas belanja masyarakat sejalan dengan periode musiman Natal dan Tahun Baru, David melihat kebijakan suku bunga longgar, injeksi dana Rp200 triliun ke Himbara, serta berbagai program stimulus belum berpengaruh signifikan pada kenaikan harga.
David menuturkan kepada Bisnis, “Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil sementara berbagai produk impor yang deras masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil turun.” Ia mengamati bahwa kebijakan fiskal ekspansif dari Kemenkeu mampu menstabilkan ekonomi dan mencegah penurunan lebih lanjut, namun sifatnya dinilai sementara. Kebijakan ini, kata David, dapat membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (yoy), seperti yang diungkapkan Purbaya dan jajarannya, meskipun David memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih akan berkisar 5%.
“Kebijakan-kebijakan ini sifatnya masih ‘emergency’ ibarat cafeine yang dampaknya hanya temporer. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dorong pertumbuhan lebih sustain dalam jangka menengah panjang,” imbuh David.
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menjelaskan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada Selasa (28/10/2025), bahwa pengaruh suplai uang berlebih terhadap inflasi masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom. Ia menegaskan bahwa mencetak uang tidak secara otomatis akan mendorong inflasi.
Purbaya menilai fenomena yang dikenal sebagai “demand-pull inflation” tidak akan terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi suatu negara masih berada di bawah potensialnya. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 5% belum menyentuh level potensial. Menurutnya, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% dalam jangka pendek, sejalan dengan target 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi sekitar 7% ini, terang Purbaya, dibutuhkan untuk mampu menyerap tenaga kerja di usia produktif ke sektor formal. “Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand-pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini,” pungkasnya.
