Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyarankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saran penting ini disampaikannya dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara di Kantor Danantara, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (15/10).
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya mengimbau Danantara agar memanfaatkan dividen yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 2 triliun per tahun untuk pembayaran utang Whoosh. “Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menegaskan bahwa posisi pemerintah sudah jelas: pembayaran utang Whoosh sebaiknya dilakukan tanpa melibatkan APBN. Ia pun menyayangkan mayoritas dana investasi Danantara masih ditempatkan pada obligasi, yang notabene merupakan bagian dari Surat Utang Negara (SUN). Padahal, ia meyakini bahwa dividen yang diterima Danantara akan terus meningkat setiap tahunnya. “Dan saya yakin uangnya setiap tahun lebih banyak. Dan sebagian akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi,” tambahnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran dewan pengawas, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta para direksi. Dalam kesempatan itu, Purbaya sempat menyoroti strategi investasi Danantara yang masih didominasi oleh penempatan dana di obligasi pemerintah. “Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” tuturnya, mempertanyakan fokus investasi badan tersebut.
Menanggapi kritik tersebut, pihak Danantara beralasan bahwa kondisi penempatan dana di obligasi hanya bersifat sementara, yakni selama tiga bulan terakhir, lantaran keterbatasan waktu untuk mengembangkan proyek-proyek lain. Purbaya menyampaikan lagi, “Mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena tidak sempat buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong.”
Terkait saran pembayaran utang Whoosh, Purbaya menuturkan bahwa pihak Danantara masih akan mempelajari skema yang paling tepat. Meskipun demikian, bagi Purbaya, pembayaran dengan dividen senilai Rp 2 triliun per tahun sudah menjadi keputusan finalnya. “Dia akan mempelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” jelasnya.
Di sisi lain, Purbaya juga menegaskan bahwa selama struktur pembayarannya jelas, utang Whoosh seharusnya tidak akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Ia menyebutkan, meskipun klausul perjanjian awal mungkin menyiratkan pembayaran oleh pemerintah, hal terpenting bagi kreditur seperti CDB (China Development Bank) adalah kejelasan struktur pembayaran. “Saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi juga. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,” tegasnya.
Seluruh hasil pembahasan tersebut, menurut Purbaya, nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perintah langsung perihal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Whoosh, yang telah dimulai sejak era Presiden Joko Widodo. “Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” pungkasnya.
