JAKARTA – Kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang digulirkan pemerintah serta Bank Indonesia (BI) sejak kuartal ketiga 2025 memicu beragam pandangan mengenai potensi dampaknya terhadap inflasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan injeksi likuiditas besar ke Himbara dan berbagai stimulus, bersama kebijakan suku bunga longgar BI, menjadi sorotan utama di tengah catatan inflasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan proyeksi dari para ekonom. Perdebatan berkisar pada seberapa jauh langkah-langkah ini akan memengaruhi stabilitas harga di Indonesia.
Sejak September 2025, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah mengalirkan likuiditas murah sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dilengkapi dengan beragam stimulus ekonomi. Langkah ini berjalan seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga pada level longgar. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada September 2025, inflasi bulanan tercatat 0,21% (month-to-month/mtm) dan inflasi tahunan mencapai 2,65% (year-on-year/YoY). Angka inflasi tahun berjalan dari Januari hingga September 2025 sendiri berada di level 1,82% (year-to-date/ytd).
Menyikapi data tersebut, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman memproyeksikan deflasi bulanan sebesar 0,05% pada Oktober 2025 (month-to-month/MtM). Ia juga memperkirakan inflasi tahunan akan melandai, tetap di level 2,65% (year-on-year/yoy) dari posisi September 2025. Faisal menuturkan, pihaknya mempertahankan estimasi inflasi akhir 2025 berada di kisaran 2% hingga 2,5%. Angka ini masih dalam rentang target Bank Indonesia, yaitu 1,5% sampai 3,5%, yang telah menerapkan kebijakan moneter longgar dan pro-pertumbuhan sejak akhir 2024.
Para ekonom menyoroti bahwa kucuran likuiditas dan stimulus ekonomi ini, meskipun bertujuan mendorong pertumbuhan, menyimpan potensi dorongan terhadap inflasi. Ketika Bank Indonesia menahan suku bunga rendah dan Kementerian Keuangan menginjeksi dana besar ke pasar, suplai uang di perekonomian tentu bertambah. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah seberapa cepat dan signifikan peningkatan suplai uang ini akan termanifestasi dalam kenaikan harga barang dan jasa, mengingat kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih berupaya pulih sepenuhnya. Ini menjadi dilema utama bagi otoritas moneter dan fiskal, bagaimana menyeimbangkan antara stimulasi ekonomi dan menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian global.
Faisal menjelaskan, kebijakan ekspansif Bank Indonesia, ditambah dengan langkah fiskal yang diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya, berpotensi menyumbang pada kenaikan inflasi akibat melimpahnya suplai uang. Dampak terhadap inflasi dari ekspansi likuiditas ini, menurut estimasinya, berada dalam kisaran 0,3 hingga 0,5 percentage point. Kendati demikian, Faisal memperkirakan pengaruh likuiditas berlimpah ini terhadap kenaikan inflasi akan terbatas. Ia beralasan, perekonomian Indonesia masih beroperasi di bawah *output gap* yang negatif, tekanan terhadap permintaan tetap terkendali, serta adanya potensi normalisasi harga emas seiring dengan membaiknya sentimen risiko. “Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%,” tegas Faisal. Ia memprediksi inflasi akhir 2025 sekitar 2,33%, sedikit lebih tinggi dari 1,57% pada periode yang sama tahun lalu. Proyeksi ini juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang berupaya mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun, termasuk menawarkan diskon tiket transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru.
Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual memiliki pandangan berbeda. Ia menilai ekspansi likuiditas, baik oleh Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan, belum terindikasi berdampak signifikan pada inflasi. David mengakui adanya momentum peningkatan aktivitas belanja masyarakat yang sejalan dengan periode musiman Natal dan Tahun Baru. Namun, ia melihat kebijakan suku bunga yang longgar, injeksi Rp200 triliun ke Himbara, serta berbagai program stimulus belum akan memicu kenaikan harga yang berarti. “Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil sementara berbagai produk impor yang deras masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil turun,” jelas David kepada Bisnis.
Lebih lanjut, David menuturkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dari Kementerian Keuangan memang dapat menstabilkan ekonomi dan mencegah penurunan lebih lanjut. Namun, ia menekankan bahwa sifat kebijakan tersebut hanya sementara. David mengakui langkah-langkah ekspansif dari sisi fiskal berpotensi membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (yoy), sebagaimana yang disampaikan Menkeu Purbaya dan jajarannya. Meski demikian, David memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih akan berkisar di angka 5%. “Kebijakan-kebijakan ini sifatnya masih ‘emergency’ ibarat kafeina yang dampaknya hanya temporer. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dorong pertumbuhan lebih berkelanjutan dalam jangka menengah panjang,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada Selasa (28/10/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menjelaskan pandangannya mengenai perdebatan pengaruh suplai uang berlebih terhadap inflasi. Ia menegaskan, mencetak uang tidak secara otomatis akan selalu mendorong inflasi. Purbaya berpendapat bahwa fenomena *demand-pull inflation* tidak akan terjadi apabila laju pertumbuhan ekonomi suatu negara masih berada di bawah potensialnya. Dalam konteks Indonesia, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut rata-rata pertumbuhan ekonomi 5% saat ini belum menyentuh level potensial.
Menurut Purbaya, Indonesia dalam jangka pendek perlu mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7%. Target ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan pertumbuhan 8%. Pertumbuhan ekonomi sekitar 7% tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat menyerap tenaga kerja di usia produktif ke sektor formal. “Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut *demand-pull inflation*. Kalau sekarang terlalu dini,” pungkasnya.
