Lembaga survei IndoStrategi baru-baru ini merilis hasil evaluasi kinerja kementerian di bawah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei yang diumumkan di Jakarta Selatan pada Jumat, 17 Oktober 2025 ini menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai yang terbaik, sementara secara keseluruhan, kabinet menunjukkan kinerja sedang di masa transisi.
IndoStrategi menetapkan metode penilaian dengan skala 0 hingga 5. Rinciannya, skor 0-2 mengindikasikan kinerja buruk, 2-4 untuk kinerja sedang, dan 4-5 menandakan kinerja baik. Penentuan skor ini didasarkan pada capaian program prioritas setiap kementerian.
Berikut adalah daftar 10 kementerian yang dinilai memiliki kinerja terbaik oleh IndoStrategi:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul Mu’ti) dengan skor 3,35;
- Kementerian Luar Negeri (Sugiono) dengan skor 3,32;
- Kementerian Agama (Nasaruddin Umar) dengan skor 3,26;
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Brian Yuliarto) dengan skor 3,22;
- Kementerian Pertanian (Amran Sulaiman) dengan skor 3,21;
- Kementerian Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dengan skor 3,15;
- Kementerian Dalam Negeri (Tito Karnavian) dengan skor 3,14;
- Kementerian Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin) dengan skor 3,13;
- Kementerian Kehutanan (Raja Juli Antoni) dengan skor 3,08;
- Kementerian Investasi/BKPM (Rosan Roeslani) dengan skor 3,08.
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menjelaskan dalam konferensi pers, “Berdasarkan hasil penelitian kami, Kemendikdasmen dengan Menteri Abdul Mu’ti menempati posisi pertama dengan skor 3,35.” Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang dipimpin oleh Purbaya Yudhi Sadewa, berada di peringkat keenam dengan skor 3,15, menunjukkan kinerja sedang. Secara umum, kementerian-kementerian dalam Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo memperoleh nilai yang termasuk kategori sedang.
Ali Noer Zaman mengimbuhkan bahwa perbedaan skor antar kementerian memperlihatkan variasi kecepatan adaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan yang baru. “Tahun pertama ini merupakan masa transisi dari pemerintahan sebelumnya menuju konsolidasi program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Ali. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kementerian memiliki tantangan tersendiri dalam menyelaraskan visi dan misi baru.
Analisis lebih dalam dari hasil survei ini menunjukkan bahwa capaian setiap kementerian tidak hanya merefleksikan efektivitas program, tetapi juga kemampuan para menteri dalam menavigasi periode krusial ini. Kementerian yang berhasil meraih skor tinggi umumnya menunjukkan kelincahan dalam menerjemahkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi inisiatif konkret, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, serta menunjukkan inovasi yang relevan. Di sisi lain, kementerian dengan skor moderat mungkin masih dalam tahap penyesuaian untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada.
Keberhasilan Kemendikdasmen meraih skor tertinggi, menurut Ali, tidak lepas dari kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti yang dinilai sukses menghadirkan sejumlah inovasi. Inovasi tersebut meliputi redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN), pembaharuan sistem kinerja guru dan kepala sekolah, hingga perbaikan sistem penerimaan murid baru. Ali menilai, Abdul Mu’ti dan jajarannya mampu menciptakan inovasi adaptif terhadap pemerataan kualitas dan kebutuhan pendidikan di era digital. “Inovasi pembelajaran deep learning dan koding diapresiasi sebagai langkah adaptif terhadap era digital. Program redistribusi guru ASN mulai memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan di daerah,” tutur Ali.
Riset yang dilakukan IndoStrategi berlangsung dari awal September hingga 13 Oktober 2025. Proses pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dengan melibatkan 424 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Responden yang dipilih memiliki kriteria pendidikan minimal strata satu (S1) dan pekerjaan tetap, seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, atau pengusaha. Selain wawancara langsung, penelitian ini juga menganalisis berbagai sumber seperti berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta pandangan dari para pengamat dan akademisi.
IndoStrategi turut melibatkan 10 ahli dari berbagai bidang dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) guna memperkuat hasil analisis yang mereka presentasikan.
