Lembaga survei Poltracking Indonesia mengungkapkan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun pertama menjabat. Dari hasil riset tersebut, 78,1 persen responden menyatakan puas, sementara 19,3 persen lainnya merasa tidak puas. Survei ini dilaksanakan pada 3-10 Oktober 2025.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, menuturkan bahwa angka tersebut merupakan gabungan tingkat kepuasan terhadap seluruh kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ini adalah gabungan tingkat kepuasan kinerja pemerintah Prabowo-Gibran. Jadi secara pemerintahan gabungan, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Jadi 78,1 persen mengatakan puas, 19,3 persen yang tidak puas,” ujar Hanta pada Minggu (19/10/2025).
Hanta Yuda memaparkan beberapa faktor utama yang mendasari kepuasan responden. Aspek-aspek tersebut meliputi kepemimpinan yang dinilai tegas dan berwibawa, efektivitas program bantuan pemerintah yang tepat sasaran, serta implementasi program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kinerja yang terbukti, jaminan layanan kesehatan, stabilitas harga kebutuhan pokok yang terjangkau, ekonomi yang stabil, hingga pemerataan akses pendidikan juga menjadi pendorong sentimen positif.
Menariknya, di balik tingginya angka kepuasan, Hanta juga mencatat adanya sejumlah kritik yang terekam dalam survei. Data ini secara implisit menggambarkan adanya polarisasi persepsi masyarakat, di mana satu kelompok merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah, sementara kelompok lainnya masih menghadapi tantangan serius. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang diapresiasi luas, masih terdapat celah yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar dampak positif dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, responden yang menyatakan ketidakpuasan memiliki sejumlah alasan. Isu-isu seperti ekonomi yang dinilai belum stabil, distribusi bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, maraknya kasus korupsi, harga kebutuhan pokok yang masih mahal, serta kurangnya lapangan kerja menjadi poin utama. Selain itu, kinerja pemerintah yang dianggap belum terbukti juga menjadi sorotan.
Survei Poltracking Indonesia melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka, menggunakan metode sampel multistage random sampling. Dengan demikian, hasil survei ini memiliki margin of error sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
