Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengadakan pertemuan penting di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 23 Oktober 2025. Diskusi mereka berpusat pada arah kebijakan strategis untuk pembangunan kilang minyak serta upaya penguatan sektor hulu minyak dan gas (migas) nasional yang krusial bagi ketahanan energi Indonesia.
Purbaya menuturkan bahwa Simon menyambut baik kritik yang ia sampaikan sebelumnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Dia (Simon) *ngebahas* kritikan saya di DPR. Dia malah senang. Sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih senang membangun kilang lagi,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis. Ia menambahkan, suasana pertemuan berlangsung positif dan produktif. Simon menunjukkan keterbukaan terhadap masukan pemerintah, bahkan memiliki pandangan yang selaras dengan Purbaya dalam memajukan industri perminyakan di Tanah Air.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyinggung kinerja sektor hulu Pertamina yang selama ini dinilai belum optimal. Menurutnya, peningkatan kapasitas eksplorasi menjadi langkah esensial agar produksi minyak nasional tidak terus merosot. Bendahara Negara itu menegaskan bahwa tanpa penemuan ladang minyak baru, peningkatan produksi mustahil terjadi.
“Jadi kalau kilang *lifting* itu enggak mungkin naik lagi kalau enggak ada penemuan ladang minyak baru. Karena ladang minyak kan setelah diproduksi terus, pasti turun terus. Jadi kalau yang sekarang diakalin pun akan turun terus, enggak bisa naik. Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi,” katanya. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih agresif dalam pencarian sumber daya baru untuk menopang kebutuhan energi domestik.
Menyikapi tantangan tersebut, Purbaya seolah mengisyaratkan bahwa ketahanan energi nasional tidak bisa diatasi dengan solusi parsial. Penurunan produksi dari ladang minyak eksisting menuntut peningkatan eksplorasi di sektor hulu, sementara ketergantungan pada impor bahan bakar minyak yang membebani anggaran negara membutuhkan terobosan pada pembangunan kilang. Kedua aspek ini, hulu dan hilir, harus berjalan simultan sebagai sebuah orkestrasi strategis untuk mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan.
Maka dari itu, Bendahara Negara itu mendesak Pertamina untuk memperkuat sektor hulu, khususnya pada pengembangan minyak dan gas (migas), sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi jangka menengah perusahaan. Langkah ini diharapkan mampu membalikkan tren penurunan produksi dan menjamin ketersediaan pasokan energi.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Selasa, 30 September 2025, Purbaya juga telah menegaskan kembali urgensi pembangunan kilang minyak baru oleh Pertamina. Hal ini bertujuan untuk memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani anggaran negara. Langkah strategis tersebut dinilai akan sangat membantu menekan beban subsidi energi yang cenderung meningkat setiap tahun.
“Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu (DPR) ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru,” kata Purbaya. Ia lantas mengingatkan bahwa komitmen pembangunan tujuh kilang baru yang pernah dijanjikan Pertamina pada tahun 2018 hingga kini belum terealisasi sepenuhnya. Padahal, tutur Purbaya, kebutuhan kilang domestik sangat mendesak untuk memperkokoh ketahanan energi nasional. “Impor BBM memakan anggaran besar dan membuat subsidi energi terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
