Parlemen Jepang pada Selasa (21/10/2025) secara resmi memilih politikus konservatif Sanae Takaichi sebagai perdana menteri, menjadikannya perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di Negeri Sakura. Pengambilan sumpah Takaichi, yang menggantikan Shigeru Ishiba, ini menandai babak baru dalam sejarah politik Jepang.
Kenaikan Takaichi ke kursi kepemimpinan terjadi setelah partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP), berhasil membangun koalisi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP) yang berhaluan sayap kanan. Pembentukan koalisi vital ini sekaligus mengakhiri kekosongan politik yang melanda Jepang pasca kekalahan LDP dalam pemilihan majelis tinggi pada Juli silam. Koalisi LDP-JIP dilaporkan melenggang mulus di parlemen, sebagian besar karena kekuatan oposisi yang belum terkonsolidasi secara efektif. Namun, gabungan suara kedua partai ini belum mampu mengamankan mayoritas absolut, berpotensi memicu perdebatan sengit dengan pihak oposisi dalam upaya meloloskan legislasi.
Menjelang dimulainya pemerintahannya, Takaichi menegaskan pentingnya stabilitas politik. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara seremonial bersama mitra koalisi pada Senin (20/10/2025). “Stabilitas politik sangat penting saat ini. Tanpa stabilitas, kita tidak bisa mendorong kebijakan untuk mewujudkan ekonomi atau diplomasi yang kuat,” tutur Takaichi, sebagaimana dikutip oleh *Associated Press*.
Terpilihnya Takaichi sebagai perdana menteri perempuan pertama, meskipun profilnya identik dengan pandangan konservatif dan minimnya advokasi untuk kesetaraan gender, mencerminkan kompleksitas lanskap politik Jepang. Pilihan ini dapat diinterpretasikan sebagai prioritas parlemen terhadap stabilitas dan kesinambungan kebijakan, terutama mengingat Takaichi adalah anak didik mendiang mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Posisi Takaichi yang teguh pada tradisi dan ideologi sayap kanan, dibandingkan dengan potensi kandidat progresif, mengindikasikan bahwa terobosannya sebagai pemimpin perempuan mungkin lebih merupakan hasil dari konsolidasi kekuatan politik dan aliansi strategis daripada pergeseran fundamental dalam nilai-nilai sosial di panggung politik nasional.
Perempuan berusia 64 tahun ini memang tidak dikenal sebagai politikus yang secara aktif mempromosikan kesetaraan atau keanekaragaman gender. Sebagai seorang loyalis Shinzo Abe, Takaichi dikenal mendukung kebijakan revisionis yang kerap memicu kontroversi. Ia juga sering terlihat bersembahyang di Kuil Yasukuni, tempat yang dianggap sebagai simbol persetujuan atas agresi Jepang selama Perang Dunia Kedua oleh banyak negara tetangga. Selain itu, Sanae Takaichi juga merupakan pendukung vokal tradisi suksesi Kekaisaran Jepang yang hanya mengizinkan laki-laki. Ia bahkan menolak wacana untuk mengizinkan pasangan suami-istri memiliki nama keluarga yang berbeda, sebuah isu yang sensitif dalam diskusi tentang hak-hak perempuan di Jepang.
