Kota bersejarah Gyeongju di Korea Selatan siap menjadi panggung utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025. Perhelatan akbar ini akan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November, menyatukan para pemimpin dari 21 negara ekonomi anggota untuk merumuskan masa depan kerja sama di kawasan Asia-Pasifik yang dinamis.
Sebagai tuan rumah, Korea Selatan mengusung tiga pilar visi dan tujuan APEC. Konselor Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chanwoo, menjelaskan bahwa tujuan pertama adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong kesejahteraan bersama. Kedua, forum ini akan membahas kembali komitmen APEC dalam Bogor Goals 1994, yang berambisi menciptakan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka pada tahun 2010 bagi negara-negara industri serta pada tahun 2020 bagi negara-negara berkembang. Sementara itu, yang ketiga adalah Visi Putrajaya 2020 yang menyoroti perdagangan dan investasi, inovasi dan digitalisasi, serta pertumbuhan yang kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif.
Kim Chanwoo juga menegaskan bahwa tema APEC 2025 di Korea Selatan akan berfokus pada tiga prioritas utama: keterhubungan, inovasi, dan kesejahteraan. Demikian disampaikan Kim dalam diskusi bertajuk *APEC at the Crossroads: Building Bridges for Regional Growth* yang dihelat Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Lebih lanjut, Kim menjelaskan dua inisiatif kunci yang diprakarsai Korea Selatan sebagai tuan rumah. Inisiatif pertama adalah kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI). Di sektor AI, ia menuturkan bahwa kolaborasi akan diarahkan pada pengembangan kapasitas dan pembangunan ekosistem investasi yang berkelanjutan. Inisiatif kedua berkaitan dengan pergeseran demografi. Di bidang ini, fokusnya adalah mendorong kebijakan serta sistem yang adaptif bagi masyarakat lansia. Tidak hanya itu, Korea Selatan juga berencana memperkuat mobilitas sumber daya manusia serta mempromosikan inovasi di sektor kesehatan dan teknologi, dengan tujuan mentransformasi tantangan demografi menjadi peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi di masa depan.
Langkah strategis Korea Selatan dalam mendorong agenda APEC 2025 ini mencerminkan pemahaman mendalam mereka terhadap tantangan global yang kian kompleks. Melalui fokus pada keterhubungan, inovasi, dan kesejahteraan, serta inisiatif di bidang kecerdasan buatan dan demografi, Seoul secara strategis berupaya membingkai APEC tidak hanya sebagai forum ekonomi, tetapi juga sebagai platform yang responsif terhadap perubahan zaman. Kim Chanwoo menekankan, upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan Asia-Pasifik tetap relevan dan berdaya saing di tengah lanskap geopolitik dan ekonomi yang terus bergejolak, sekaligus menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang bagi seluruh anggotanya.
Forum APEC 2025 akan berlangsung di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang kian intens. Salah satu pemicunya adalah “tarif resiprokal” yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu perang dagang dan memanaskan tensi perdagangan internasional, terutama antara AS dan Tiongkok.
Merespons dinamika tersebut, Kim menuturkan bahwa Korea Selatan bertekad menjadikan forum ini sebagai platform krusial untuk pertemuan antara Donald Trump dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Ia berharap, dialog tatap muka kedua pemimpin dapat membuahkan hasil signifikan dan melahirkan langkah-langkah yang berdampak positif. “Sebagai ketua, kami mengambil setiap kesempatan untuk membawa kedua pemimpin tersebut datang ke pertemuan APEC agar mereka dapat bertemu dengan anggota lain di kawasan ini, membahas bagaimana kawasan ini harus melangkah ke depan,” kata Kim, dilansir dari Antaranews.
Selain itu, KTT APEC 2025 juga dijadwalkan menjadi ajang pertemuan perdana antara Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, setelah sebelumnya hanya berkomunikasi melalui sambungan telepon. Pelantikan Presiden Lee Jae Myung sendiri baru berlangsung pada Juni 2025, menyusul proses pemakzulan terhadap presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol, yang dipicu oleh pemberlakuan darurat militer.
