Upaya memperkecil kesenjangan akses keuangan antara pusat dan daerah menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, termasuk Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, yang datang bersama Asisten Daerah Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Asep Uus dan Kabag Ekonomi Mulyani Toyibah.
Rakornas yang mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” bertujuan untuk mempercepat pemerataan layanan keuangan hingga ke pelosok desa.
Acara dibuka langsung oleh Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, didampingi Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dihadiri seluruh kepala daerah yang tergabung dalam jaringan TPAKD nasional.
Bupati Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya Rakornas ini sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat inklusi keuangan.
“Ini sangat penting karena akses keuangan daerah harus benar-benar bisa dipercepat,” ujarnya.
Menurut Dony, percepatan akses keuangan menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Sementara itu, Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerataan akses keuangan bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kepala daerah perlu mampu memetakan potensi UMKM di wilayahnya agar mendapatkan akses pembiayaan yang layak,” kata Airlangga.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara OJK dan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar setiap warga dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan bijak dan produktif.
“Tanpa pemahaman yang memadai, produk keuangan tidak akan efektif mendorong kesejahteraan,” tambahnya.
Menindaklanjuti hal itu, Pemkab Sumedang menyatakan komitmennya untuk mendukung program nasional TPAKD dengan memperkuat peran lembaga keuangan lokal dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Langkah strategis yang disiapkan mencakup pelatihan literasi keuangan untuk pelaku UMKM, kerja sama dengan perbankan dan lembaga nonbank, serta percepatan digitalisasi ekonomi lokal.
Dengan percepatan akses keuangan, diharapkan peluang ekonomi dapat terbuka lebih luas bagi masyarakat desa maupun kota.
Langkah ini juga menjadi pondasi penting bagi kemandirian ekonomi daerah dan ketahanan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Sinergi antara pusat dan daerah diyakini akan menjadi motor penggerak pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga ke pelosok negeri.
