Konflik di Jalur Gaza kembali berkobar setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang disepakati pada Januari 2025, kolaps hanya dua bulan setelah dimulai. Sejak Selasa dini hari, 18 Maret 2025, rentetan serangan udara Israel menghantam Gaza, menewaskan ratusan warga sipil dan memicu gelombang pengungsian massal. Militer Israel menegaskan telah meluncurkan “operasi darat terbatas,” bahkan merebut kembali sebagian Koridor Netzarim, jalur strategis di jantung Gaza, termasuk menyerang wilayah yang sebelumnya dianggap zona aman seperti Al Mawasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun dengan tegas menyatakan, “Mulai sekarang, negosiasi akan dilakukan sambil terus berperang. Saya ingin meyakinkan Anda: Ini baru permulaan.”
Mengapa Israel Kembali Menyerang?
Pemerintah Israel menuturkan, serangan terbaru ini dipicu oleh penolakan Hamas terhadap dua proposal mediasi dari utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Selain itu, Israel menganggap Hamas tetap menjadi ancaman serius bagi keamanan militernya dan warga sipil Israel. Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, menjelaskan bahwa serangan dilancarkan “karena penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera serta adanya ancaman yang ditujukan terhadap tentara dan komunitas Israel.”
Dari total 251 sandera yang diculik pada 7 Oktober 2023, hingga kini hanya delapan orang yang berhasil dibebaskan hidup-hidup oleh militer Israel. Sumber dari pemerintah menyebutkan, operasi terbaru ini menjadi bagian dari strategi menekan Hamas agar segera melepaskan lebih banyak sandera. Netanyahu tampaknya masih memegang keyakinan bahwa tekanan militer merupakan cara paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut.
Dinamika Politik Dalam Negeri Israel
Di balik kembalinya eskalasi konflik ini, situasi politik internal Israel memainkan peran krusial. Netanyahu tengah menghadapi tenggat waktu pengesahan anggaran nasional dalam dua pekan ke depan. Kegagalan dalam hal ini berpotak menimbulkan kejatuhan pemerintahannya dan mengharuskan digelarnya pemilu.
Kelompok ekstrem kanan, yang selama ini menjadi penopang utama kekuasaan Netanyahu, sejak awal menolak gencatan senjata. Mereka bahkan secara aktif mendorong Israel untuk membangun kembali permukiman Yahudi di Gaza yang telah dibongkar sejak 2005. Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional dari partai Jewish Power, sempat menyatakan mundur sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata. Namun, tak lama setelah perang kembali berkobar, partainya langsung menyatakan akan kembali bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Langkah tersebut menjadi kemenangan politik besar bagi Netanyahu, yang kini bisa kembali memperkuat mayoritasnya di pemerintahan. Menteri lainnya, Bezalel Smotrich, juga turut mendukung kembalinya perang. “Ini adalah operasi bertahap yang telah kami rencanakan dan susun dalam beberapa minggu terakhir sejak Kepala Staf baru IDF mulai bertugas,” ujarnya. “Dan dengan pertolongan Tuhan, operasi ini akan terlihat sangat berbeda dari apa yang telah dilakukan sejauh ini.”
Mengalihkan Isu, Memperkuat Kekuasaan
Para pengamat menilai, kembalinya konflik ini tak semata respons terhadap penolakan Hamas. Namun, ini juga merupakan cerminan kompleksitas politik domestik Israel, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjuang menjaga koalisi sayap kanan ekstremnya yang menuntut sikap keras terhadap Gaza, sekaligus menghadapi tekanan anggaran dan tuduhan upaya menutupi kegagalan intelijen 7 Oktober. Langkah ini, menurut mereka, berpotensi menjadi strategi politik cerdas yang mengalihkan fokus dari krisis internal dan memperkuat posisinya di mata para pendukung garis keras.
Selain memperkuat posisi politiknya, kembalinya perang juga diyakini sebagai upaya Netanyahu mengalihkan perhatian publik dari krisis internal lainnya, termasuk rencananya memecat kepala Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel. Rencana tersebut memicu protes besar dan kecurigaan bahwa Netanyahu berusaha menutupi kegagalan intelijen pada serangan 7 Oktober 2023. Sebuah laporan bahkan menyebutkan, penyelidikan Shin Bet sempat menelusuri dugaan keterlibatan ajudan Netanyahu dalam lobi dengan Qatar selama perang. “Tujuan Netanyahu tampak semakin jelas: pelahan-lahan menuju rezim bergaya otoriter, yang akan dia pertahankan melalui perang terus-menerus di berbagai front,” tulis jurnalis senior Haaretz, Amos Harel.
Bagi keluarga para sandera, kembalinya perang terasa seperti pukulan telak yang merobek harapan. “Gerbang neraka telah terbuka? Bagi saya, justru hari ini gerbang neraka benar-benar terbuka,” kata Ruhama Buhbut kepada Channel 12 Israel. Putranya, Elkana, diketahui masih ditahan di Gaza.
Nasib Perundingan Gencatan Senjata
Gencatan senjata yang dimulai 19 Januari 2025 seharusnya memasuki fase kedua sejak 3 Februari. Dalam fase ini, Israel diwajibkan menarik seluruh pasukannya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen. Sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan semua sandera yang masih hidup.
Namun, Israel menginginkan revisi. Mereka bersedia membebaskan tahanan Palestina sebagai imbalan pembebasan sandera, tetapi secara tegas menolak mengakhiri perang maupun menarik pasukannya. Di sisi lain, Amerika Serikat mulai menjalin komunikasi langsung dengan Hamas, sebuah terobosan diplomatik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Utusan AS Steve Witkoff mengusulkan perpanjangan gencatan senjata selama Ramadhan hingga Paskah, tetapi tidak memasukkan komitmen untuk menghentikan perang secara permanen.
Hamas menolak proposal tersebut. Mereka menuduh Israel secara sengaja menggagalkan kesepakatan yang telah diteken pada 17 Januari 2025. Pekan lalu, Hamas bahkan menawarkan pembebasan Edan Alexander, tentara Israel-Amerika, beserta jenazah empat warga negara ganda lainnya. Sebagai imbalan, mereka meminta Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata tiga tahap yang telah disepakati. Israel menilai tawaran itu sebagai upaya manipulasi emosi dan tidak tulus dalam bernegosiasi.
Para analis memperkirakan, operasi militer ini akan terus berlangsung paling tidak hingga pengesahan anggaran nasional Israel. Jika hal itu tercapai, Netanyahu bisa memperkuat kekuasaannya sekaligus membuka jalan bagi kesepakatan baru di meja perundingan. Namun bagi warga Gaza, waktu dua minggu ke depan berarti bertahan hidup di bawah hujan bom yang kembali mengguncang tanah mereka.
