Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti masih besarnya angka kekurangan rumah atau backlog perumahan di Indonesia. Dalam pemaparan capaian satu tahun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025, AHY mengungkapkan bahwa 9,9 juta keluarga tercatat belum memiliki hunian. Selain itu, 26 juta keluarga lainnya kini menghuni rumah yang jauh dari kata layak.
“Jumlah backlog sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah, lalu 26 juta tinggal di perumahan yang tidak layak huni,” tegas AHY, menggambarkan skala persoalan perumahan nasional yang mendesak. Kondisi ini menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera dituntaskan.
Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Inisiatif ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat. Data per 29 September 2025 menunjukkan bahwa sejumlah skema pembiayaan perumahan telah memperlihatkan kemajuan signifikan.
Ketua Umum Partai Demokrat itu merinci, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah merealisasikan 200.809 unit rumah, mencapai sekitar 57 persen dari target 350.000 unit yang ditetapkan. Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menunjukkan capaian 23.420 unit dari target 45.073 unit, dengan tingkat realisasi mencapai 52 persen. Di sisi lain, 177.970 unit rumah juga telah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), menunjukkan adanya dukungan fiskal yang diberikan pemerintah.
Meskipun angka realisasi menunjukkan progres positif, AHY secara implisit menegaskan bahwa tantangan perumahan di Indonesia tidak hanya terletak pada kuantitas, melainkan juga pada kualitas dan keterjangkauan. Capaian ini, meskipun patut diapresiasi, menjadi pengingat akan skala besar persoalan yang masih harus dituntaskan, di mana jutaan keluarga masih menanti akses terhadap hunian yang layak. Langkah-langkah pembiayaan yang ada merupakan fondasi penting, namun inovasi dan percepatan tetap krusial.
Lebih jauh, AHY menyampaikan bahwa persoalan perumahan tidak sekadar menyangkut ketersediaan unit rumah semata. Ia mengimbuhkan, masalah ini juga sangat berhubungan dengan kompleksitas kebijakan tata ruang, khususnya di kawasan perkotaan yang semakin padat penduduk. Pemerintah, lanjut AHY, menghadapi dilema dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan perumahan dengan kepentingan sektor lain, seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan nasional. Banyak lahan produktif yang sebelumnya dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, kini beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun perumahan.
“Masalah mendasar adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang semakin padat,” tuturnya, menggambarkan inti dari permasalahan yang terus menghimpit sektor perumahan dan pengembangan wilayah di Indonesia.
