Pemerintah resmi memberlakukan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada rute domestik. Kebijakan ini, yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bertujuan meringankan beban biaya perjalanan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Ketentuan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 15 Oktober 2025 dan langsung berlaku. Konsumen dapat menikmati potongan PPN ini untuk pembelian tiket yang dilakukan antara 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan jadwal penerbangan dari 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.
Selama ini, konsumen menanggung PPN sebesar 11 persen untuk setiap pembelian tiket pesawat. Dengan berlakunya PMK ini, 6 persen dari total PPN tersebut kini akan ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme penggantian. Penggantian tersebut mencakup tarif dasar (base fare), *fuel surcharge*, serta biaya-biaya lain yang dibayarkan oleh penumpang, selama komponen tersebut merupakan objek PPN dan disediakan oleh badan usaha angkutan udara. PMK tersebut secara spesifik menyoroti “Pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026,” seperti tertera dalam bagian menimbang huruf b.
Langkah ini selaras dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya. Pada Rabu, 1 Oktober 2025, usai rapat koordinasi lintas kementerian di Wisma Danantara, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah menargetkan program diskon tiket pesawat ini dapat menjangkau 36 juta penumpang. Ia juga menyampaikan bahwa kombinasi PPN ditanggung pemerintah dengan diskon *fuel charge* dan harga avtur berpotensi menurunkan harga tiket antara 12 hingga 14 persen secara keseluruhan.
Kebijakan insentif transportasi ini, mulai dari potongan PPN tiket pesawat hingga diskon angkutan darat dan laut, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan mobilitas masyarakat selama musim liburan penting. Langkah ini tidak hanya bertujuan meringankan beban finansial individu dan keluarga, tetapi juga secara strategis diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi domestik melalui peningkatan pariwisata dan pergerakan barang dan jasa. Dengan demikian, program stimulus ini menjadi bagian integral dari upaya yang lebih luas untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global, sembari menjamin kelancaran arus mudik dan balik Nataru bagi jutaan warga.
Selain insentif udara, pemerintah juga mengumumkan beragam stimulus lain untuk sektor transportasi. Diskon tiket kereta api, misalnya, akan tersedia mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Potongan harga sebesar 30 persen ini ditargetkan untuk melayani sekitar 1,5 juta penumpang yang memanfaatkan moda transportasi darat tersebut.
Di sektor angkutan laut, PT Pelni juga memberikan diskon tarif sebesar 20 persen. Kebijakan ini akan berlaku dari 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan perkiraan menjangkau 405 ribu penumpang.
Lebih lanjut, diskon jasa pelabuhan melalui PT ASDP Indonesia Ferry turut diberikan. Potongan harga ini efektif berlaku dari 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan sasaran 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan. Serangkaian program stimulus transportasi ini menunjukkan upaya komprehensif pemerintah dalam memfasilitasi kelancaran dan keringanan biaya perjalanan masyarakat menjelang akhir tahun.
