Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Jumat, 24 Oktober 2025, memaparkan rencana pemerintah terkait kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perusahaan swasta pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di tahun 2026. Dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan kuota impor bagi perusahaan yang mematuhi setiap regulasi yang berlaku.
Bahlil menuturkan, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak semena-mena terhadap pelaku usaha. Namun, ia juga menggarisbawahi pentingnya pengusaha untuk tidak mencoba mengatur jalannya pemerintahan. “Saya katakan bahwa Pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha Tapi pengusaha juga jangan mengatur pemerintah,” tegas Bahlil, seraya menambahkan bahwa hubungan ini seharusnya saling membutuhkan demi kepentingan yang lebih besar. “Kita sama-sama membutuhkan Untuk apa? Untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara,” imbuhnya.
Lebih jauh, Bahlil memberikan sinyal kuat bahwa kuota tambahan impor BBM untuk SPBU swasta akan tetap berada pada kisaran 10 persen pada tahun 2026. Ia menyebutkan, “Sampai saat ini pikiran saya masih begitu. Terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah, ya,” menunjukkan adanya fleksibilitas namun dengan kecenderungan mempertahankan porsi yang sudah ada.
Pemerintah telah menetapkan regulasi yang membuka kesempatan bagi seluruh badan usaha, baik milik negara maupun swasta, untuk mengimpor BBM. Sementara itu, pengaturan teknis terkait kerja sama bisnis diatur melalui skema business to business (B2B) antara Pertamina dan SPBU swasta. Bahlil menjelaskan, meskipun terdapat sebagian volume BBM impor milik swasta yang belum terserap sepenuhnya, Pertamina tidak akan mengalami kerugian lantaran kebutuhan nasional terhadap BBM tetap tinggi.
Langkah pemerintah untuk mempertahankan kuota impor bagi SPBU swasta sekaligus mendorong mekanisme B2B dengan Pertamina ini, sejatinya mencerminkan strategi ganda. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi kompetisi dan efisiensi di pasar bahan bakar. Di sisi lain, hal ini juga memastikan bahwa Pertamina, sebagai entitas negara, tetap menjadi pemain kunci yang menjaga stabilitas pasokan dan harga di seluruh penjuru negeri, sehingga tujuan utama pelayanan kepada masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan iklim investasi swasta.
Sebelumnya, Kementerian ESDM juga telah mengungkapkan bahwa seluruh pengelola SPBU swasta telah mencapai kesepakatan untuk bernegosiasi dengan Pertamina mengenai pembelian BBM. “Semua sudah bernegosiasi sekarang. Sebelumnya kan ada yang belum, sekarang yang belum itu sudah bernegosiasi,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, saat ditemui setelah Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari yang sama.
Informasi yang beredar sebelumnya mengindikasikan bahwa tiga perusahaan telah lebih dulu menjalin negosiasi dengan Pertamina, yaitu PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR), yang merupakan pengelola SPBU BP di bawah payung AKR Corporindo Tbk.
