Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, pada Jumat, 24 Oktober 2025, secara tegas membantah klaim Menteri Keuangan mengenai besaran dana kas Pemprov Sumut yang mengendap di bank. Dari kantor gubernur, ia menuturkan bahwa saldo kas daerah per 21 Oktober 2025 sejatinya hanya mencapai Rp 990 miliar, seluruhnya tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bank Sumut dalam bentuk giro dan tabungan. “Secara terbuka bisa dikonfirmasi ke Bank Sumut. Dananya tidak ada di deposito, semuanya berada di giro dan buku tabungan,” kata Timur, mengklarifikasi data keuangan daerah yang sempat menjadi sorotan publik.
Pemprov Sumut, lanjut Timur, telah mengirimkan surat kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut pada 22 Oktober 2025. Surat bernomor 900.1/3861/BKAD/X/2025 itu berisi permohonan sinkronisasi data keuangan daerah, khususnya terkait perbedaan angka simpanan Pemprov Sumut sebesar Rp 3,1 triliun yang sebelumnya dirilis oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Kami masih menunggu balasan suratnya. Persoalan ini akan ditelusuri dan klarifikasi tuntas agar publik memperoleh informasi keuangan daerah yang akurat dan transparan,” imbuhnya.
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Sumut, Andriza Rifandi, turut menambahkan bahwa Pemprov Sumut hanya memiliki satu rekening kas daerah. Ia menegaskan tidak ada rekening atas nama bank lain yang menyimpan dana kas daerah. “Pastinya di Bank Sumut karena RKUD kita cuma satu,” ujarnya, memperkuat posisi pemerintah provinsi.
Di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution juga telah membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sebelumnya menyebut dana kas milik Pemprov Sumut sebesar Rp 3,1 triliun mengendap di bank. Bobby menegaskan saldo RKUD saat ini memang sebesar Rp 990 miliar, jauh dari angka Rp 3,1 triliun yang diungkap Menteri Keuangan. “Nanti kita lihat lagi, apakah salah input atau apa. Tapi yang jelas, RKUD terbuka untuk umum dan saat ini tercatat Rp 990 miliar,” ucapnya.
Menurut Bobby, dana Rp 990 miliar tersebut belum terserap seluruhnya karena sejumlah pekerjaan belum dibayar dan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia optimistis target realisasi anggaran sampai akhir 2025 bisa mencapai 90 persen. “Realisasinya dari P-APBD kemarin setelah perubahan mudah-mudahan bisa di angka 90-an persen,” sebutnya.
Sementara itu, pihak Bank Sumut melalui humasnya, Jalaluddin Ibrahim, memilih enggan berkomentar saat dikonfirmasi. “Kali ini nggak komentar dulu, ya… Soalnya kan berhubungan dengan pemegang saham,” kata Jalaluddin, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perbedaan data ini.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang menyoroti besarnya dana pemerintah daerah yang masih mengendap di bank. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 15 Oktober 2025, total dana menganggur mencapai Rp 234 triliun hingga akhir September 2025. Dalam data tersebut, Provinsi Sumut tercatat berada di posisi kedelapan dengan simpanan Rp 3,1 triliun, sedangkan posisi tertinggi ditempati DKI Jakarta dengan Rp 14,6 triliun.
Perbedaan data yang signifikan antara pusat dan daerah ini menggarisbawahi tantangan sinkronisasi informasi keuangan antarlembaga, sebuah isu krusial dalam tata kelola keuangan negara. Kondisi ini menuntut adanya proses verifikasi data yang transparan dan akurat, tidak hanya untuk memastikan akuntabilitas publik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kas daerah. Langkah Pemprov Sumut menyurati Bank Indonesia menjadi indikator kuat komitmen mereka untuk menelusuri akar perbedaan angka tersebut, demi mencapai keselarasan data yang esensial bagi efisiensi belanja pemerintah dan perekonomian daerah.
Menurut Purbaya, besarnya dana yang menganggur ini bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD di daerah. “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat dan memastikan uang benar-benar bekerja untuk rakyat,” katanya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Senin, 20 Oktober 2025. Rendahnya serapan anggaran, menurut Purbaya, membuat simpanan uang daerah menganggur di bank hingga mencapai ratusan triliun rupiah. “Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” pungkasnya, menekankan pentingnya eksekusi anggaran yang cepat dan tepat sasaran.
