Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa jejak digital dari penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dapat menjadi fondasi utama dalam sistem penilaian kelayakan penyaluran kredit, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Pendekatan inovatif ini didukung penuh oleh teknologi kecerdasan buatan (AI), yang diyakini BI mampu memperluas akses keuangan masyarakat secara signifikan.
Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dalam acara Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta pada Sabtu (1/11/2025), menuturkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam ekosistem keuangan digital. Ia menjelaskan, “Jangan bayangkan AI itu seperti robot pengganti manusia. Bayangkan AI sebagai asisten yang sangat pintar, yang sangat pengertian akan kebutuhan penggunanya.”
Teknologi kecerdasan buatan ini berperan vital dalam mengolah data transaksi keuangan digital yang terekam dari setiap penggunaan QRIS. Nantinya, hasil olahan data tersebut akan menjadi basis bagi sistem penilaian kredit alternatif, atau yang dikenal sebagai *alternative credit scoring*. Proses ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memahami profil risiko UMKM secara lebih komprehensif, melewati keterbatasan metode penilaian tradisional yang seringkali tidak relevan bagi segmen ini.
Jejak digital yang ditinggalkan pelaku UMKM saat bertransaksi menggunakan QRIS sangat beragam. Misalnya, data mengenai pemasukan harian atau bulanan, pola pengeluaran, jumlah dana yang disimpan, hingga estimasi jumlah pelanggan yang dilayani. Informasi detail semacam ini, ketika diproses oleh AI, menjelma menjadi sebuah metrik penilaian yang kuat. “Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari *fintech lending*, yang sering sekarang disebut dengan *alternative credit scoring*,” ungkap Juda.
Langkah strategis ini sejalan dengan visi Bank Indonesia untuk mendorong transformasi digital dalam sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. BI melihat digitalisasi bukan hanya tentang adopsi teknologi super canggih atau algoritma mutakhir semata, melainkan tentang bagaimana teknologi tersebut dapat benar-benar menyentuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang paling membutuhkan.
Oleh karena itu, Juda Agung menekankan pentingnya pergeseran paradigma. “Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang *high-tech* [teknologi canggih], tetapi *right-tech* atau teknologi tepat guna,” pungkasnya. Penekanan pada ‘teknologi tepat guna’ ini menegaskan komitmen BI untuk memastikan bahwa inovasi digital benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama dalam membuka pintu akses keuangan bagi jutaan UMKM di Indonesia.
