Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersiap menghadapi pengetatan anggaran drastis untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah efisiensi ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat senilai Rp 305 miliar yang dipastikan tidak akan masuk dalam APBD. Meski demikian, Bupati Cirebon Imron Rosyadi menegaskan bahwa pelayanan publik esensial di wilayahnya tidak akan terganggu.
Jumlah transfer ke daerah sebesar Rp 305 miliar tersebut, yang semula diharapkan dapat mengalir ke kas daerah, kini dipastikan absen dari alokasi anggaran tahun fiskal 2026. Kondisi ini, menurut Bupati Imron Rosyadi, memaksa jajaran Pemkab Cirebon untuk melakukan penyesuaian serius pada berbagai pos belanja. Ia menekankan bahwa setiap pengurangan harus dilaksanakan dengan perhitungan yang cermat agar tidak berdampak negatif pada kepentingan masyarakat luas.
Pemangkasan terbesar terfokus pada biaya operasional serta anggaran perjalanan dinas para pegawai di lingkungan pemerintah daerah. “Kalau perjalanan dinas, ya dikurangi. Kadang-kadang pegawai [PNS] juga biaya sendiri,” tutur Imron pada Rabu, 15 Oktober 2025. Di sisi lain, belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai dipastikan tetap aman, bahkan Bupati menyebutkan adanya potensi penyesuaian yang positif. Selain itu, kegiatan yang bersifat seremonial juga akan menjadi sasaran efisiensi anggaran.
Meskipun harus berhemat, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk tetap memprioritaskan belanja yang berorientasi langsung pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur sosial. “Program pembangunan fisik, jalan, dan infrastruktur sosial menjadi prioritas utama meskipun anggaran menurun,” tegas Imron. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah daerah untuk menjaga kualitas layanan dasar bagi warganya.
Sektor kesehatan dan pendidikan juga akan mengalami penyesuaian anggaran, namun Bupati Imron memastikan bahwa pemangkasan tersebut tidak akan menyentuh aspek-aspek vital. Pelayanan esensial di rumah sakit dan puskesmas, serta penggajian tenaga pendidik, tidak akan terdampak. “Kesehatan tetap jalan, tapi kegiatan yang sifatnya rapat, pelatihan, atau seremoni dikurangi,” imbuh Imron, menjelaskan lebih lanjut detail efisiensi di sektor ini.
Dalam menyikapi kondisi ini, Pemkab Cirebon tengah aktif menyusun strategi komprehensif guna memastikan penurunan transfer ke daerah tidak menimbulkan dampak besar pada kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melakukan refocusing anggaran. Fokus utama diarahkan pada program-program yang memberikan output atau hasil langsung kepada masyarakat. Langkah strategis ini dinilai krusial mengingat sebagian besar dana transfer daerah yang hilang bersumber dari pemerintah pusat, dengan realisasi penuh pada tahun anggaran mendatang yang belum bisa dipastikan.
Bupati Imron Rosyadi menjelaskan bahwa langkah penyesuaian ini merupakan konsekuensi logis dari dinamika keuangan negara. “Kita menyesuaikan saja, karena sumber transfer ke daerah itu kan tergantung kemampuan APBN. Kalau ada pemangkasan, daerah juga harus ikut efisien,” paparnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya disiplin fiskal di tingkat daerah seiring dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Di tengah pengetatan anggaran, Imron turut mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Cirebon untuk tetap menjaga semangat dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kalaupun ada pengurangan, ini merupakan saatnya kita berhemat, tapi tetap produktif. Pegawai juga tetap komitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya, memberikan motivasi agar efisiensi tidak menurunkan etos kerja dan produktivitas.
