Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI berkomitmen menggenjot percepatan uji klinik obat baru agar aman, efektif, dan berstandar internasional. Penegasan ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam “2nd International Military Medicine (IMEDIC) Symposium and Workshop” di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Taruna Ikrar menyebut uji klinik adalah kunci pengembangan obat, dengan Indonesia memiliki potensi ekonomi sektor obat hingga Rp6.000 triliun. “Indonesia memiliki 18.000 jenis obat herbal asli, tertinggi di dunia. BPOM melihat ini sebagai peluang yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi produk medis global,” papar Taruna.
Untuk industrialisasi produk, BPOM mengusung prinsip kolaborasi ABG (Academic, Business, Government) untuk memperkuat riset dan inovasi. Pemerintah, melalui BPOM, bertugas mengawal regulasi, mendirikan pusat penelitian, dan menjamin kepatuhan mutu produk kesehatan.
Akselerasi ini, menurut Taruna Ikrar, menuntut BPOM bertransformasi menjadi regulator yang adaptif dan fasilitator inovasi, bukan sekadar pengawas. Pengakuan global seperti World Listed Authority (WLA) dan digitalisasi perizinan menjadi fondasi agar uji klinik di Indonesia diakui dunia dan menarik investasi riset internasional, katanya.
BPOM menargetkan setidaknya tiga uji klinik berstandar internasional per tahun, dari 157 uji klinik yang aktif saat ini, dengan proses perizinan dipercepat menjadi 20 hari kerja. Penguatan ekosistem ini ditopang kerangka 4 pilar WHO, mencakup digitalisasi sistem, tata kelola berintegritas, kolaborasi infrastruktur, dan harmonisasi prosedur komite etik.
Simposium IMEDIC 2025 yang turut dihadiri Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Wamenhan Donny Ermawan Taufanto ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Komitmen BPOM mempercepat uji klinik menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian obat nasional sekaligus memperkuat biosecurity Indonesia di kancah global.
