Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan rencana pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp 900.000 untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Ditemui wartawan di Jakarta pada 18 Oktober, Saifullah menjelaskan bantuan tunai ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan diharapkan tuntas dicairkan dalam dua pekan mendatang. “Pencairannya satu kali, sekaligus,” jelasnya, merujuk pada alokasi Rp 300.000 per keluarga untuk periode Oktober, November, dan Desember yang akan diberikan secara bersamaan.
Mensos menuturkan, proses penyaluran BLTS ini sudah mulai berjalan di berbagai wilayah. Dengan asumsi setiap keluarga terdiri dari suami, istri, dan dua anak, bantuan ini diperkirakan akan berdampak langsung terhadap 140 juta jiwa. Pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 31,54 triliun untuk program BLTS ini. Saifullah berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para keluarga penerima guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menopang ekonomi rumah tangga.
Saifullah, yang juga menjabat sebagai Sekjen PBNU, menjelaskan bahwa BLTS ini berbeda dari skema bantuan sosial tunai yang sudah rutin disalurkan setiap bulan. Ia menegaskan, BLTS diberikan di luar daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) reguler yang selama ini diterima oleh 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas cakupan jaring pengaman sosial.
Program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) ini merupakan bagian dari strategi pemerintah yang lebih luas untuk melindungi ekonomi rumah tangga. Menurut Saifullah, penambahan jenis bantuan ini menggarisbawahi komitmen negara dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dengan menghadirkan stimulus ekonomi di luar bantuan rutin, pemerintah berupaya menciptakan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan berlapis, memastikan setiap keluarga yang membutuhkan dapat mempertahankan kualitas hidupnya.
Dengan adanya BLTS, jenis bantuan sosial yang disalurkan pemerintah semakin beragam. Perinciannya mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) murni, yang menjangkau 398.714 keluarga dengan masing-masing menerima Rp 2,8 juta per tahun, totalnya Rp 1,116 triliun. Sementara itu, program sembako murni disalurkan kepada 8.675.797 keluarga, dengan alokasi Rp 2,4 juta per tahun per keluarga, menghabiskan anggaran Rp 20,822 triliun.
Lebih lanjut, terdapat keluarga penerima manfaat ganda PKH dan sembako sejumlah 9.601.286 keluarga, di mana setiap keluarga mendapatkan Rp 5,2 juta per tahun, dengan total anggaran mencapai Rp 49,927 triliun. Pemerintah juga memberikan bansos penebalan untuk periode Juni-Juli 2025 kepada 18.277.083 keluarga, masing-masing menerima Rp 400 ribu, dengan total anggaran Rp 7,311 triliun. Program-program ini, bersama dengan BLTS sebagai bantuan stimulus ekonomi, membentuk paket perlindungan sosial yang komprehensif.
