Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik keras kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait rencana lembaga tersebut untuk membeli obligasi pemerintah menggunakan dividen. Kritikan ini dilontarkan Purbaya usai Rapat Perdana Danantara bersama Dewan Pengawas kemarin, di Kantor Danantara Indonesia. Ia mempertanyakan strategi investasi badan yang dipimpin Rosan Roeslani itu jika hanya menempatkan dana pada instrumen pemerintah.
Menurut Purbaya, Danantara diperkirakan akan menerima dividen sekitar Rp 80 hingga Rp 90 triliun setiap tahunnya. Dari jumlah fantastis tersebut, senilai Rp 2 triliun bahkan berpotensi digunakan untuk membantu pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal sebagai Whoosh. Oleh karena itu, rencana penempatan sebagian besar dividen ke obligasi negara menuai sorotan.
“Dividen Rp 90 triliun sebagian katanya akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda (Danantara) taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” ujar Purbaya saat ditemui. Ia menggarisbawahi perlunya strategi investasi yang lebih beragam dan sesuai dengan mandat lembaga pengelola investasi.
Menanggapi pertanyaan Menkeu, pihak Danantara menjelaskan bahwa penempatan dividen pada obligasi negara hanyalah langkah sementara. Mereka menuturkan, ini akan dilakukan untuk tiga bulan terakhir tahun 2025 ini saja. Ke depannya, Danantara berjanji untuk mengubah strategi investasinya.
Purbaya kemudian menjelaskan bahwa Danantara akan membuat proyek-proyek lain dengan hasil investasi obligasi tersebut. “Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena tidak sempat buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong,” jelasnya lebih lanjut. Ini menunjukkan adanya komitmen perbaikan dari Danantara untuk berinvestasi pada sektor-sektor produktif.
Langkah Danantara yang berencana menempatkan dividen dalam obligasi pemerintah, meskipun diakui hanya bersifat sementara, memicu pertanyaan mendalam tentang inovasi dan strategi investasi lembaga tersebut. Terlebih, Danantara dibentuk dengan mandat besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi instrumen pembangunan nasional yang mengoptimalkan kekayaan Indonesia, bukan sekadar entitas yang mengelola aset finansial semata. Situasi ini menggarisbawahi tantangan bagi Danantara untuk segera mewujudkan proyek-proyek riil yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan visi ambisius yang telah dicanangkan.
Sebagai informasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara Indonesia, baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya peran lembaga ini. “Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” tutur Prabowo.
Dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo bahkan pernah menyebut bahwa Danantara akan mengelola dana senilai Rp14,61 kuadriliun atau setara dengan USD 900 miliar. Selain itu, pendanaan awal atau initial funding Danantara diproyeksikan mencapai USD 20 miliar. “Pendanaan awal di 2025 akan mencapai USD 20 miliar. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar yang akan menciptakan nilai tambah bagi Indonesia,” imbuh Prabowo, menunjukkan skala ambisius dari lembaga investasi baru ini.
