Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa rasio pajak Indonesia mampu menyentuh angka 11% pada tahun 2026. Optimisme ini muncul dari perpaduan efisiensi pemerintah, program stimulus, dan arah kebijakan ekonomi yang baru.
Berbicara di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (16/10), Purbaya menegaskan target tersebut. “Kalau saya efisien sekarang dan juga yang lain-lain (stimulus dan kebijakan ekonomi), harusnya lebih tinggi lagi. Kami *ngejar* ke arah sana (11%),” tuturnya. Ia menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ekonomi yang baru berjalan sekitar satu bulan terakhir dipercaya dapat mendongkrak rasio pajak yang per 2024 masih berada di angka 10,08%. Purbaya menyebut dampak penuh kebijakan ini baru akan terlihat pada triwulan keempat, meski ia mengakui kenaikannya mungkin belum signifikan. “Perubahan kebijakan baru satu bulan, baru kelihatan penuh triwulan keempat. Seandainya (rasio pajak) naik, sedikit naiknya,” ujarnya.
Strategi Likuiditas Rp 200 Triliun
Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya melancarkan perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi, salah satunya dengan menempatkan dana negara hingga Rp 200 triliun sebagai likuiditas di perbankan. Dana tersebut disalurkan ke beberapa bank besar; masing-masing Rp 55 triliun untuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI), lalu Rp 25 triliun di Bank Tabungan Negara (BTN), serta Rp 10 triliun untuk Bank Syariah Indonesia (BSI).
Injeksi likuiditas ini diharapkan dapat mengalir ke sektor kredit dan memberikan dampak positif pada sektor riil, yang pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian nasional. Lebih lanjut, Purbaya berencana untuk memperluas penempatan dana negara ini ke bank-bank daerah, termasuk Bank Jawa Timur, Bank DKI Jakarta, dan Bank Jawa Barat dan Banten. Langkah ini diyakini mampu memperluas basis pajak di Indonesia.
Langkah penempatan dana negara ini bukan sekadar injeksi modal, melainkan sebuah strategi terencana untuk menciptakan efek domino ekonomi. Dengan meningkatkan likuiditas perbankan, pemerintah berharap dapat memangkas biaya pinjaman, mendorong bank lebih agresif dalam menyalurkan kredit produktif ke berbagai sektor riil. Sirkulasi dana ini, yang diperkirakan akan memicu peningkatan transaksi dan aktivitas usaha, pada gilirannya akan memperluas basis pajak negara secara fundamental, menjadi fondasi bagi pencapaian target rasio pajak yang lebih tinggi di masa mendatang.
Menurut Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, penempatan dana pemerintah di perbankan dapat menjadi pemicu cepat bagi kredit modal kerja yang langsung menyentuh aktivitas ekonomi riil. Likuiditas yang lebih longgar, ia menambahkan, akan menurunkan biaya dana dan mendorong bank untuk mempercepat penyaluran kredit modal kerja ke sektor ritel, logistik, manufaktur, dan proyek-proyek yang siap dieksekusi. “Saat kredit mengalir ke persediaan, distribusi, dan produksi maka akan ada kenaikan transaksi dan basis pajak melebar,” jelas Syafruddin kepada *Katadata.co.id*. Senada, pengamat perpajakan Prianto Budi Saptono berpendapat bahwa penempatan dana pemerintah dapat memicu pertumbuhan di berbagai komponen ekonomi seperti investasi, konsumsi, dan ekspor, yang seluruhnya berkontribusi pada penerimaan pajak. “Untuk konsumsi dan belanja modal, kenaikan PPN dapat terjadi tahun ini, seiring dengan meningkatnya konsumsi dan belanja modal investasi,” ucap Prianto.
Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025
Di sisi lain, pemerintah juga akan melanjutkan program stimulus ekonomi pada kuartal IV 2025. Rencananya, paket stimulus ekonomi ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, membocorkan adanya insentif khusus bagi masyarakat miskin. “Bantuan khusus masyarakat miskin dan rentan untuk memperbaiki daya beli. (Nilai insentifnya) akan cukup besar,” ungkap Febrio di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, pada Kamis (9/10).
Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus untuk pemberian stimulus guna mendongkrak daya beli masyarakat. Febrio menargetkan eksekusi program ini dapat dimulai dalam “seminggu, dua minggu lagi,” dengan harapan dapat memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian di kuartal empat.
Sebelumnya, pemerintah telah merilis 17 program paket ekonomi 2025, yang dikenal sebagai program 8+4+5. Program ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Istana Negara pada 15 September 2025. Program paket ekonomi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, serta mendukung berbagai sektor utama di Indonesia. Beberapa program kunci dalam paket stimulus tersebut meliputi:
* Program magang bagi mahasiswa dan lulusan baru guna meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja.
* Perluasan insentif pajak ditanggung pemerintah, yang sebelumnya hanya ditujukan untuk industri padat karya, kini akan diperluas ke sektor-sektor lain.
* Bantuan pangan yang akan dilanjutkan selama tiga bulan ke depan.
* Perluasan perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian hingga ke pekerja lepas, termasuk pengemudi ojek daring.
* Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan perumahan, mulai dari renovasi hingga kepemilikan rumah.
* Program padat karya tunai (cash for work) di sektor perhubungan dan perumahan.
