Jakarta, KanalHarian.com – TNI Angkatan Darat (AD) menunjukkan kontribusi signifikan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini ditempuh dengan menyiapkan ribuan hektare lahan di berbagai wilayah untuk memperkuat pasokan bahan pangan. Kebutuhan pasokan pangan ini menjadi krusial seiring dengan beroperasinya ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memicu lonjakan permintaan dan potensi kenaikan harga pangan di pasaran.
Nanik menuturkan, keterlibatan TNI AD dalam program ini mencakup penanaman sayur, buah-buahan, hingga pengembangan peternakan ayam petelur. “TNI AD kini ikut menyiapkan ribuan hektare lahan di berbagai daerah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya seperti dikutip dari akun media sosialnya pada Sabtu (1/11/2025). Ia menambahkan, “Semua demi memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi yang cukup dan berkualitas.”
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, sebelumnya telah memperkirakan adanya potensi kenaikan harga pangan. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya permintaan daging, telur ayam, buah-buahan, serta sayuran seiring dengan bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Jenderal Maruli menegaskan telah menyerukan jajarannya untuk segera menanami lahan milik TNI AD dengan beragam tanaman pangan, sayuran, dan buah-buahan sebagai langkah antisipasi.
Sejumlah lahan milik TNI AD memang sudah mulai ditanami sejak beberapa bulan terakhir. Di antaranya, lahan seluas 206 hektare di Gunung Hejo Purwakarta; 300 hektare lahan di Takokak, Cianjur; 100 hektare di Puslatpur Baturaja, Lampung; 50 hektare di Pangalengan, Kabupaten Bandung; lahan seluas 600 hektare di Ciemas, Sukabumi; serta lahan seluas 60 hektare di Cibenda, Sukabumi. “Kami juga mendidik ratusan petani muda untuk mengelola lahan pertanian itu,” ujar Maruli ketika menemui Nanik pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Tidak hanya itu, jenderal bintang empat tersebut juga telah memerintahkan para prajuritnya untuk beternak ayam, khususnya ayam petelur. Jenis ternak ini dinilai lebih mudah dalam penanganannya dan lebih cepat dipanen dibandingkan ayam pedaging. “Saya juga sudah memerintahkan kepada Kodim-Kodim untuk beternak ayam,” kata mantan Pangkostrad itu.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengakui adanya kenaikan harga pangan sejak program MBG diimplementasikan secara luas di seluruh wilayah Tanah Air. Peningkatan permintaan yang drastis mengakibatkan harga pangan seperti telur, ayam, ikan, dan sejenisnya ikut melambung. Kenaikan harga pangan tersebut tercermin dari inflasi harga pangan bergejolak (volatile foods) yang mencapai 6,44 persen secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2025. Angka inflasi ini jauh melampaui rentang target inflasi umum sebesar 2,5±1 persen sepanjang tahun.
Langkah-langkah strategis yang diambil TNI AD, seiring dengan pengakuan pemerintah terhadap lonjakan harga, menggarisbawahi kompleksitas implementasi program nasional sebesar MBG. Di satu sisi, program ini menjanjikan perbaikan gizi signifikan bagi jutaan anak Indonesia. Namun, di sisi lain, percepatan penerapannya di akhir tahun telah memicu dinamika pasar yang menuntut respons terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai sektor, mulai dari produksi hingga distribusi pangan.
Meskipun demikian, pemerintah mengklaim telah menyiapkan solusi untuk meredakan tekanan inflasi pangan ini, meski solusinya bersifat jangka menengah. “Tahun depan swasembada pangan harus kita percepat lagi, apakah telur, ayam, ikan, dan seterusnya, yang kita memang perlu waktu untuk membangun. Sedangkan makan bergizi ini kan percepatannya di akhir tahun luar biasa, sehingga itu mempengaruhi,” ujar Zulkifli di Jakarta pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pernah melaporkan keberhasilan pembentukan puluhan ribu SPPG. Sebanyak 10.012 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah dibentuk untuk mendistribusikan makanan program MBG ke sekolah-sekolah di 38 provinsi. Angka ini bahkan melampaui target yang telah ditetapkan hingga akhir September 2025.
“Alhamdulillah, sampai hari ini kita sudah bisa membentuk 10.012 SPPG yang ada di 38 provinsi, 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan,” jelas Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Oktober 2025. Ia menambahkan, “Di akhir September, kami menargetkan terbentuk 10 ribu SPPG. Alhamdulilah, kami berhasil membentuk 10.012 sehingga berhasil melampaui target.”
Dadan juga berharap pembentukan SPPG tersebut dapat meningkatkan penyerapan anggaran secara signifikan. “Karena setiap satu SPPG yang berdiri maka penyerapan (anggaran) bisa mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar,” tutur dia.
