Bandara Internasional Kertajati, yang diharapkan menjadi gerbang udara kedua terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta, kini berhadapan dengan realitas yang kurang menggembirakan. Meskipun berdiri megah dengan terminal tiga lantai berkapasitas enam juta penumpang per tahun, fasilitas di Majalengka, Jawa Barat, ini tampak lengang dan minim aktivitas. Bahkan, saat Tempo berkunjung pada Senin siang, 20 Oktober 2025, suasana sepi menyelimuti seluruh area bandara; hanya beberapa petugas keamanan yang terlihat berjaga di pelataran terminal, sementara sejumlah gerai makanan dan cinderamata tampak kosong, tanpa pengunjung maupun pekerja.
Kenyataan ini ironis, mengingat bandara yang memiliki landasan pacu sepanjang tiga kilometer ini diresmikan pada 24 Mei 2018. Pada tahun 2023, Bandara Kertajati sempat melayani tujuh rute domestik, mencakup Denpasar, Balikpapan, Makassar, Kualanamu, Palembang, dan Batam, serta satu rute internasional menuju Kuala Lumpur. Namun, satu per satu maskapai terpaksa hengkang akibat rendahnya okupansi penumpang. Super Air Jet, misalnya, menghentikan operasinya pada pertengahan 2025 setelah gagal mencapai target penumpang, sementara Citilink menutup rute Denpasar dan Balikpapan setelah hasil evaluasi menunjukkan kerugian. Kini, hanya maskapai Scoot yang masih melayani satu rute internasional Majalengka–Kuala Lumpur sebanyak dua kali sepekan.
Kondisi tersebut memunculkan beban operasional yang tidak sedikit. Senior Executive Vice President PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Ronald Sinaga, menuturkan bahwa untuk mempertahankan operasional dan merawat fasilitas, pihaknya membutuhkan sekitar Rp 5 miliar per bulan. “Semuanya masih bergantung pada APBD Jawa Barat,” tegas Ronald. Ia juga menjelaskan bahwa anggaran operasional bandara tahun ini mencapai Rp 75 miliar.
Ronald menyebutkan bahwa tantangan terbesar Bandara Kertajati adalah menarik maskapai dan investor agar mau beroperasi di sana. Namun, ia menilai tanggung jawab tersebut terlalu berat jika tidak disokong oleh pemerintah pusat dan daerah. “Sangat sulit mengandalkan bandara tanpa aktivitas ekonomi di sekitarnya. Daya tarik wisata dan industri harus dibangun bersama,” ujarnya. Selain itu, faktor demografi penduduk juga menjadi kendala. Mayoritas masyarakat di sekitar Majalengka, menurutnya, belum memiliki kebutuhan tinggi terhadap transportasi udara karena mobilitas ekonomi yang masih rendah.
Di sisi lain, Ronald tetap optimistis terhadap masa depan Bandara Kertajati. Ia menilai akses tol langsung ke bandara akan menjadi penopang utama pertumbuhan. “Sekarang dari Bandung ke Kertajati hanya 60 menit. Dari pusat kota Bandung bahkan bisa 40 menit lewat Tol Purbaleunyi,” kata Ronald, menyoroti peningkatan konektivitas.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berupaya mendukung operasional bandara. Tahun ini, pemerintah berencana memberikan penyertaan modal sebesar Rp 150 miliar kepada BIJB. Dana tersebut dialokasikan untuk pemenuhan regulasi, peningkatan aspek keselamatan dan pelayanan, serta pengembangan rute penerbangan. Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Jawa Barat, Deny Hermawan, menegaskan bahwa suntikan modal ini krusial agar BIJB dapat terus beroperasi dan memenuhi standar kebandaraan. “Selain untuk memenuhi regulasi, dana ini juga akan digunakan untuk mengupayakan agar jadwal penerbangan di Kertajati bisa kembali rutin,” kata Deny, seperti dikutip Antara, Rabu, 8 Oktober 2025.
Namun, data statistik menunjukkan tren penurunan jumlah penumpang yang drastis. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah penumpang domestik di Bandara Kertajati pada semester I 2025 hanya mencapai 19.531 orang. Angka ini anjlok 78,35 persen dibandingkan dengan 90.193 penumpang pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi sepi yang memprihatinkan di Kertajati mencerminkan sebuah tantangan yang jamak terjadi pada proyek infrastruktur berskala besar: pembangunan yang mendahului ekosistem pendukungnya. Sebuah bandara megah dengan kapasitas jutaan penumpang tentu membutuhkan daya dukung ekonomi, pariwisata, dan industri yang kuat di sekitarnya. Tanpa geliat aktivitas komersial yang signifikan dan demografi penduduk dengan mobilitas udara tinggi, biaya operasional dan perawatan fasilitas yang terlampau besar akan terus menjadi beban berat. Situasi ini, menurut pengamat, seringkali menjadi buah dari pengambilan keputusan yang lebih sarat pertimbangan politis daripada analisis kebutuhan pasar yang komprehensif.
Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI), Alvin Lie, menilai bahwa kondisi yang dihadapi Bandara Kertajati merupakan akibat dari pembangunan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan riil. “Bandara ini dibangun terlalu besar tanpa dukungan kawasan industri yang kuat. Akibatnya, sulit mendatangkan penumpang maupun kargo,” ujar Alvin. Ia menambahkan, perekonomian di Majalengka dan wilayah penyangganya yang masih lesu membuat investor dan pelaku industri enggan datang. Oleh karena itu, Alvin menyarankan agar pemerintah daerah lebih agresif mempromosikan kawasan industri dan investasi demi meningkatkan aktivitas ekonomi, sehingga bandara dapat kembali hidup. Alvin juga menyoroti desain bandara yang terlampau megah karena menambah beban operasional. “Kalau skalanya kecil mungkin tidak masalah, tapi terminal yang besar membuat biaya perawatan tinggi. Ini konsekuensi dari keputusan yang lebih politis,” pungkasnya.
