Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sejumlah masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa pemutihan utang ini akan diprioritaskan untuk peserta mandiri yang beralih status menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dan memastikan akses layanan kesehatan yang merata.
Ali Ghufron Mukti menjelaskan secara rinci tentang kriteria penerima pemutihan utang ini. “Jadi pemutihan itu intinya untuk orang yang pindah komponen, dulunya itu katakanlah (iuran) mandiri, sendiri membayar, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI,” tutur Ali di kantor Kementerian Keuangan pada Rabu, 22 Oktober 2025. Sebagai informasi, peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah kelompok masyarakat yang iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau daerah karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, Ali menegaskan, fasilitas penghapusan utang juga diberikan kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran, pemerintah berupaya keras agar pemutihan tunggakan dilakukan dengan cermat. Ukuran desil dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi acuan utama dalam menentukan kelayakan penerima. Langkah ini krusial mengingat skala masalah tunggakan iuran yang tidak kecil; Ali Ghufron Mukti sebelumnya menyebutkan ada 23 juta peserta yang masih menunggak iuran, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp10 triliun. Pemerintah bertekad menyiapkan skema pemutihan agar peserta tidak mampu dapat memulai kembali kepesertaan tanpa terbebani utang lama yang menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan.
Besarnya angka tunggakan BPJS Kesehatan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun mencerminkan tantangan besar dalam implementasi jaminan kesehatan semesta. Di satu sisi, pemerintah berupaya menanggulangi tunggakan ini melalui skema pemutihan untuk kelompok rentan agar mereka tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan. Di sisi lain, hal ini juga menyoroti pentingnya edukasi dan pengawasan agar fasilitas BPJS Kesehatan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mampu membayar, sehingga keberlanjutan program tetap terjaga dan manfaatnya dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Meskipun demikian, ada opsi untuk memperluas fasilitas serupa kepada peserta mandiri kelas 3, namun hingga kini belum ada keputusan final mengenai hal tersebut. Ali Ghufron Mukti menekankan bahwa BPJS Kesehatan ingin memastikan peserta dapat mengakses pelayanan, namun ia juga mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan. “Orang yang mampu, ya bayar,” tegasnya, menggarisbawahi prinsip keadilan dalam pembayaran iuran.
Ali Ghufron Mukti sebelumnya menyampaikan rincian mengenai jumlah tunggakan tersebut saat berbicara di Yogyakarta pada 18 Oktober lalu. “Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen,” ujarnya, seperti dikutip dari *Antara*, memberikan konteks bahwa angka Rp7,6 triliun sebelumnya hanya mencakup sebagian kecil dari total tunggakan yang ada.
Ali mengimbuhkan bahwa keputusan akhir mengenai rencana pemutihan ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), setelah semua pembahasan di tingkat pemerintah rampung. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah masih dalam tahap penghitungan dan verifikasi mendalam terkait rencana kebijakan ini. Prasetyo berharap agar kebijakan penting ini dapat direalisasikan tahun ini, setelah seluruh proses verifikasi dan penghitungan selesai.
“Sedang kita hitung semua ya, baik kriteria, kemudian jumlah, karena misalnya ada data yang harus kita verifikasi karena ternyata perubahan dari kelas tertentu ke kelas tertentu tapi masih ada tunggakan di kelas yang lama,” kata Prasetyo di Jakarta pada Jumat, 17 Oktober 2025. Pernyataan tersebut menjelaskan kompleksitas yang dihadapi pemerintah dalam memilah data tunggakan guna memastikan pemutihan utang diberikan secara adil dan tepat sasaran.
