CENTER for Indonesia’s Development Strategic Development Initiatives (CISDI) menyoroti kinerja program prioritas kesehatan pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan selama satu tahun. Lembaga ini mendesak evaluasi dan perbaikan menyeluruh, terutama pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Penilaian kritis ini disampaikan oleh Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, melalui keterangan pers pada Jumat, 24 Oktober 2025, menyusul temuan ribuan kasus keracunan makanan yang menimbulkan pertanyaan besar atas efektivitas dan tata kelola program bernilai fantastis tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo, menargetkan jutaan penerima manfaat dengan anggaran yang fantastis. Namun, hingga Oktober 2025, CISDI mencatat lebih dari 11.585 kasus keracunan akibat menu MBG di puluhan kabupaten/kota yang tersebar di 24 provinsi. Meskipun fakta ini menjadi sorotan serius, pemerintah belum juga menerbitkan Peraturan Presiden untuk memperbaiki tata kelola program, guna mencegah terulangnya insiden serupa.
Diah Saminarsih menuturkan, implementasi program MBG masih jauh dari memenuhi standar kualitas intervensi gizi. Maraknya penggunaan pangan ultra-olahan (*ultra-processed food*) dalam menu MBG justru bertentangan dengan upaya peningkatan gizi yang telah digalakkan Kementerian Kesehatan melalui program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Ketiadaan standar keamanan pangan yang memadai dalam program MBG dikhawatirkan akan terus memicu insiden keracunan di masa mendatang. Selain itu, Diah menyebut, program MBG dan CKG memerlukan target yang lebih realistis, dengan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh faktor geografis, etnis, maupun tingkat sosial-ekonomi, serta keterbatasan fiskal.
Di sisi lain, Diah juga menyoroti beban kerja kader kesehatan yang semakin bertambah. Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan ketentuan baru yang mewajibkan pelibatan kader kesehatan dalam program MBG. Para kader, yang selama ini telah menguasai 25 keterampilan dasar, kini diwajibkan mendistribusikan paket makanan MBG dari posyandu kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tanpa disertai pengaturan insentif yang jelas.
“Kami mendapati laporan di lapangan, kader kesehatan harus mengantarkan makanan kering yang tidak sesuai pedoman Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). Selain itu, kader kesehatan tidak dibekali informasi tentang menu MBG yang dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ungkap Diah. Ia menyayangkan bahwa kader kesehatan di Indonesia masih sering dipandang sebagai relawan, dibayar rendah, namun terus dibebani tugas dan tuntutan pemenuhan kompetensi yang tinggi.
Fenomena ini, di mana sebuah program gizi strategis justru menghadapi tantangan keamanan pangan dan membahayakan kesehatan penerima manfaat, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai prioritas dan koordinasi dalam tata kelola kesehatan nasional. Anggaran besar yang digelontorkan untuk MBG, alih-alih secara optimal meningkatkan status gizi, justru terancam sia-sia karena minimnya regulasi yang mengikat dan pengawasan kualitas. Lebih jauh, Diah menyiratkan bahwa pembebanan tugas tambahan pada kader kesehatan tanpa dukungan dan kompensasi yang layak, dapat mengikis semangat pengabdian mereka serta mengganggu efektivitas layanan kesehatan primer yang sudah berjalan. Ini adalah ironi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar tujuan mulia program tidak berubah menjadi bumerang bagi masyarakat dan para ujung tombak kesehatan.
Sementara itu, untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG), CISDI melihat adanya potensi signifikan dalam peningkatan jangkauan layanan kesehatan primer. Program ini dapat mendukung pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular secara lebih efektif. Melalui skrining kesehatan yang dilakukan CKG, akan tercipta bank data kesehatan yang sangat berharga. Oleh karena itu, CISDI menekankan pentingnya transparansi dalam pemanfaatan data CKG antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Diah juga mengutarakan pandangannya mengenai lingkup CKG. “CKG sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai pendekatan promotif dan preventif untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular hingga tuberkulosis (TB) dengan memastikan keberlanjutan layanan atau perawatan penyakit berisiko *(continuum of care)*, seperti layanan diabetes yang memerlukan perawatan yang panjang,” ujar Diah, menekankan perlunya program yang lebih komprehensif.
Menyikapi berbagai temuan tersebut, CISDI menyampaikan sejumlah rekomendasi konkret untuk perbaikan program prioritas kesehatan. Mereka mendesak pemerintah agar mengalokasikan setidaknya 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp 165 triliun, untuk penguatan layanan kesehatan primer. Sebagian dari alokasi anggaran tersebut dinilai mampu menutupi defisit BPJS Kesehatan yang saat ini mencapai Rp 30 triliun. Menurut CISDI, alokasi anggaran yang memadai ini masih akan menyediakan ruang fiskal yang substansial bagi program prioritas kesehatan pemerintah saat ini, termasuk MBG maupun CKG. CISDI juga menyuarakan kekhawatiran bahwa munculnya program-program berlabel ‘hasil terbaik cepat’ (*quick wins*) justru berpotensi mendisrupsi program kesehatan yang selama ini cenderung berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
